BPBD Sukabumi, Jawa Barat, merencanakan menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor pada 9 Desember nanti.
LONGSOR kian sering terjadi di berba gai wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemarin, tebing longsor terjadi di Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, menutup dua titik ruas jalan.
Hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin (17/11), menyebabkan longsor.Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.
“Lokasi longsor berada di Kampung Pangapuan RW 10 dan di Kampung Babakantalang RW 8,“ kata Kepala Desa Warnajati Hilmi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.
24 November 2014
Hujan Tiba, Longsor Mengintai
21 November 2014
KOTA BEKASI Pasokan Air Baku Jakarta Terancam
JEBOLNYA tanggul di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, mengakibatkan debit air Kali Malang menurun. Untuk mengamankan debit air Kali Malang, saat ini pintu air Kali Bekasi ditutup sehingga airnya pun mengalir ke Kali Malang.
Dijelaskan oleh juru bicara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, Endang Kurnaen, pasokan air baku untuk Jakarta masih aman karena dibantu oleh aliran Kali Bekasi. Jika perbaikan tanggul tak kunjung selesai, debit air Kali Bekasi pun terus menurun dan mengganggu pasokan air baku.
Dijelaskan oleh juru bicara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, Endang Kurnaen, pasokan air baku untuk Jakarta masih aman karena dibantu oleh aliran Kali Bekasi. Jika perbaikan tanggul tak kunjung selesai, debit air Kali Bekasi pun terus menurun dan mengganggu pasokan air baku.
17 November 2014
KOTA BEKASI Upah Miminum Kota Bekasi Naik 21 persen
DEWAN Pengupahan Kota Bekasi menetapkan upah minimum kota (UMK) Bekasi 2015 menjadi Rp2.954.031 naik Rp512.077 dari besaran UMK awal sekitar Rp2.441.954.
Kepala Bidang Penempatan Kepegawaian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bekasi Sajekti Rubiah mengatakan penentuan UMK Kota Bekasi sudah sesuai hitungan standar kebutuhan hidup layak (KHL) 2014. Pihaknya langsung terjun ke lapangan untuk menentukan besaran KHL Kota Bekasi.
DEWAN Pengupahan Kota Bekasi menetapkan upah minimum kota (UMK) Bekasi 2015 menjadi Rp2.954.031 naik Rp512.077 dari besaran UMK awal sekitar Rp2.441.954.
Kepala Bidang Penempatan Kepegawaian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bekasi Sajekti Rubiah mengatakan penentuan UMK Kota Bekasi sudah sesuai hitungan standar kebutuhan hidup layak (KHL) 2014. Pihaknya langsung terjun ke lapangan untuk menentukan besaran KHL Kota Bekasi.
14 November 2014
Polisi Ingatkan Proyek Drainase Perhatikan K3
Galian lubang dimaksudkan membuat sodetan ke Sungai Cikeas, Bogor. Proyek pengerjaan saluran air di sepanjang jalan alternatif Cibubur Km 4, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, mendapat sorotan tajam. Pasalnya, sudah empat pemakai jalan mendapat celaka di sana karena kurangnya ramburambu dan peringatan.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebutkan proyek dikerjakan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum merupakan pembangunan saluran air di Jalan Alternatif Cibubur sampai Jalan Letda Nasir, Kota Bekasi. PT Rosa Lisca ialah pelaksana proyek dengan supervisi PT Widya Graha Hosana. Galian lubang dimaksudkan membuat sodetan ke Sungai Cikeas, Bogor.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebutkan proyek dikerjakan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum merupakan pembangunan saluran air di Jalan Alternatif Cibubur sampai Jalan Letda Nasir, Kota Bekasi. PT Rosa Lisca ialah pelaksana proyek dengan supervisi PT Widya Graha Hosana. Galian lubang dimaksudkan membuat sodetan ke Sungai Cikeas, Bogor.
13 November 2014
Jelang Musim Hujan, Pohon Dipangkas
DINAS Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) Kota Bekasi telah memangkas sekitar 500 pohon perindang yang rawan tumbang pada saat musim hujan.
“Sebagian pohon telah dipangkas, termasuk pohon yang menutupi lampu penerang jalan umum dan rambu lalu lintas di jalan protokol,“ kata Kepala DPPPJU Kota Bekasi, Makbulloh, pekan lalu. Pohon yang dipangkas antara lain yang tumbuh di pinggir Jalan Ir H Juanda, KH Noer Ali, Cut Meutia, Pekayon, dan Jalan Raya Sudirman.
Menurutnya, jumlah total pohon perindang yang tumbuh di jalan-jalan protokol di kota itu tercatat sebanyak 40 ribu. Selain mengecek kondisi pohon perindang dan memangkasnya, DPP PJU kini juga tengah memeriksa kondisi setiap baliho.
“Sebagian pohon telah dipangkas, termasuk pohon yang menutupi lampu penerang jalan umum dan rambu lalu lintas di jalan protokol,“ kata Kepala DPPPJU Kota Bekasi, Makbulloh, pekan lalu. Pohon yang dipangkas antara lain yang tumbuh di pinggir Jalan Ir H Juanda, KH Noer Ali, Cut Meutia, Pekayon, dan Jalan Raya Sudirman.
Menurutnya, jumlah total pohon perindang yang tumbuh di jalan-jalan protokol di kota itu tercatat sebanyak 40 ribu. Selain mengecek kondisi pohon perindang dan memangkasnya, DPP PJU kini juga tengah memeriksa kondisi setiap baliho.
08 November 2014
Pemkot Diminta Benahi Angkot Liar
ANGGOTA Komisi B DPRD Kota Bekasi Arwis Sembiring mendesak pemerintah kota setempat segera mengambil tindakan atas beroperasinya angkutan umum ilegal. Jumlah angkutan umum tidak berizin di Kota Bekasi lebih banyak daripada angkutan resmi.
Ia mengatakan beroperasinya angkutan tanpa izin merugikan Pemkot Bekasi maupun pemilik angkutan umum resmi. “Dampaknya akan merugikan Pemkot Bekasi, dari segi pendapatan asli daerah,“ katanya, kemarin.
Ia mengatakan beroperasinya angkutan tanpa izin merugikan Pemkot Bekasi maupun pemilik angkutan umum resmi. “Dampaknya akan merugikan Pemkot Bekasi, dari segi pendapatan asli daerah,“ katanya, kemarin.
31 Oktober 2014
Bekasi: Kendaraan tidak Pernah Diremajakan
Sejumlah pengemudi angkutan umum yang tergabung dalam Koperasi Angkutan Bekasi atau Koasi mengaku kendaraan yang mereka kemudikan tidak pernah diremajakan. Oleh karena itu, kondisinya sangat memprihatinkan. “Angkutan yang saya bawa ini sudah 20 tahun lebih belum pernah diremajakan,“ kata Wono, sopir Koasi K-15 jurusan Terminal (Kota Bekasi)-Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara.
Menurutnya, kondisi kendaraan yang dikemudikannya itu merupakan salah satu penyebab terus merosotnya minat warga untuk menumpang angkutan umum tersebut beberapa tahun terakhir. Karena itu pula, jumlah setoran yang harus diberikan kepada pemilik angkutan ikut menurun.
Hal tersebut, ujar Wono, membuat penghasilan pemilik angkutan di Kota Bekasi anjlok. “Itulah mengapa saat ini para pengusaha angkutan angkat tangan soal peremajaan armada,“ jelasnya.
Menurutnya, kondisi kendaraan yang dikemudikannya itu merupakan salah satu penyebab terus merosotnya minat warga untuk menumpang angkutan umum tersebut beberapa tahun terakhir. Karena itu pula, jumlah setoran yang harus diberikan kepada pemilik angkutan ikut menurun.
Hal tersebut, ujar Wono, membuat penghasilan pemilik angkutan di Kota Bekasi anjlok. “Itulah mengapa saat ini para pengusaha angkutan angkat tangan soal peremajaan armada,“ jelasnya.
30 Oktober 2014
Bekasi Ajukan Dana Rp250 Miliar ke DKI
WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi mendatangi Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, kemarin. Ia mengajukan proposal sebesar Rp250 miliar sebagai dukungan terhadap Ibu Kota.
Dana tersebut akan digunakan Rahmat Effendi untuk perbaikan jalan di perbatasan, pengelolaan tata ruang, dan pembangunan sodetan kali ke Kanal Banjir Timur. Selain itu, ia meminta hibah truk sampah bekas dari Pemprov DKI untuk Pemkot Bekasi. Kedatangan Rahmat ke Balai Kota DKI menindaklanjuti undangan Ahok sebelumnya pada 17 September 2014 dengan beberapa kepala daerah Bodetabek.
Dana tersebut akan digunakan Rahmat Effendi untuk perbaikan jalan di perbatasan, pengelolaan tata ruang, dan pembangunan sodetan kali ke Kanal Banjir Timur. Selain itu, ia meminta hibah truk sampah bekas dari Pemprov DKI untuk Pemkot Bekasi. Kedatangan Rahmat ke Balai Kota DKI menindaklanjuti undangan Ahok sebelumnya pada 17 September 2014 dengan beberapa kepala daerah Bodetabek.
26 Oktober 2014
KOTA BEKASI Pabrik Minyak Goreng Ludes Terbakar
KEBAKARAN hebat menghanguskan be lasan gudang pabrik kebutuhan rumah tangga PT Bina Karya Prima di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin.
Kebakaran yang diduga akibat percikan api las pada pembangunan gudang baru di sekitar pabrik sulit dipadamkan karena isi gudang mudah terbakar. PT Bina Karya Prima antara lain memproduksi minyak goreng Tropical, margarin Forvita, sabun Shinzhui, dan kosmetik.
Bahkan, kepulan asap hitam akibat kebakaran yang membumbung tinggi terlihat dari Kecamatan Bekasi Timur yang berjarak sekitar 15 kilometer dari lokasi.
Kebakaran yang diduga akibat percikan api las pada pembangunan gudang baru di sekitar pabrik sulit dipadamkan karena isi gudang mudah terbakar. PT Bina Karya Prima antara lain memproduksi minyak goreng Tropical, margarin Forvita, sabun Shinzhui, dan kosmetik.
Bahkan, kepulan asap hitam akibat kebakaran yang membumbung tinggi terlihat dari Kecamatan Bekasi Timur yang berjarak sekitar 15 kilometer dari lokasi.
13 Oktober 2014
Jembatan Ampera Hiasi Mal di Bekasi
JEMBATAN yang bagian tengahnya bisa dinaik turunkan saat kapal akan melintas, layaknya jembatan di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatra Selatan, `berpindah' tempat ke Bekasi, Jawa Barat. Namun, di bawahnya bukan aliran sungai, melainkan deretan rumah tradisional khas Bumi Kerajaan Sriwijaya yang tengah dipadati ratusan pengunjung.
Jembatan sepanjang 41 meter dan tinggi 10 meter yang ada di halaman parkir barat The Downtown Walk Summarecon Mall Bekasi itu memang hanya jembatan tiruan. Kehadiran replika Jembatan Ampera yang terbuat dari kayu dan tripleks tersebut melengkapi dekorasi arena Festival Kuliner Bekasi (FKB) yang digelar PT Summarecon Agung Tbk.
Jembatan sepanjang 41 meter dan tinggi 10 meter yang ada di halaman parkir barat The Downtown Walk Summarecon Mall Bekasi itu memang hanya jembatan tiruan. Kehadiran replika Jembatan Ampera yang terbuat dari kayu dan tripleks tersebut melengkapi dekorasi arena Festival Kuliner Bekasi (FKB) yang digelar PT Summarecon Agung Tbk.
10 Oktober 2014
Tarif Commuter Line Naik, Warga Resah
Wacana penaikan tarif angkutan massal commuter line meresahkan warga Bekasi. Padahal, setiap hari setidaknya ada 28 ribu penumpang yang memanfaatkan angkutan favorit itu. WARGA Bekasi yang merupakan peng guna setia KA commuter Jabodetabek atau sering disebut dengan KRL commuter line resah dengan wacana penaikan tarif yang akan diberlakukan PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (KCJ). Sebelumnya PT KJC pada 15 Oktober berencana menaikkan tarif dari semula Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk lima stasiun pertama. Selebihnya, tarif akan mengalami pertambahan Rp1.000 dari semula Rp500 per stasiun. Penaikan tarif itu dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kepada penumpang.
30 September 2014
Pembangunan Jembatan Penghubung Dikebut
PEMERINTAH Kota Bekasi mempercepat pembangunan jembatan penghubung menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi dengan target selesai akhir tahun ini.Jembatan itu nantinya jadi akses langsung dan mudah menuju RSUD Kota Bekasi.
Sesuai rancangan, jembatan itu dibangun sepanjang 45 meter dengan badan jembatan selebar sekitar 7 meter. Pemkot Bekasi juga menganggarkan Rp10 miliar dari APBD Kota Bekasi 2014 untuk pengerjaannya.
Sesuai rancangan, jembatan itu dibangun sepanjang 45 meter dengan badan jembatan selebar sekitar 7 meter. Pemkot Bekasi juga menganggarkan Rp10 miliar dari APBD Kota Bekasi 2014 untuk pengerjaannya.
28 September 2014
Revitalisasi MPV ala Mitsubishi
SEBAGAI tempat berkumpul hampir seluruh pabrikan yang bermain di pasar otomotif Indonesia, amat wajar jika di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) selalu muncul bocoran soal produk masa depan yang sedang disiapkan.
Tidak sekadar model-model mobil satudua tahun yang akan datang. Yang bakal terlihat batang hidungnya tiga tahun dari sekarang pun telah terbuka tabirnya sedikit demi sedikit.
Seperti Mitsubishi, yang membeberkan sedikit detail tentang model low multi purpose vehicle (LMPV) mereka. Padahal, LMPV tersebut saat ini masih dalam tahap pengembangan.
Tidak sekadar model-model mobil satudua tahun yang akan datang. Yang bakal terlihat batang hidungnya tiga tahun dari sekarang pun telah terbuka tabirnya sedikit demi sedikit.
Seperti Mitsubishi, yang membeberkan sedikit detail tentang model low multi purpose vehicle (LMPV) mereka. Padahal, LMPV tersebut saat ini masih dalam tahap pengembangan.
01 September 2014
KOTA BEKASI Beli 50 Mobil Baru Dianggap tidak Boros
PEMERINTAH Kota Bekasi akan membeli 50 mobil baru untuk anggota DPRD periode 2014-2014. Wali Kota Rahmat Effendi mengklaim pembelian mobil baru itu bukan pemborosan, melainkan untuk meningkatkan sarana kerja dan produktivitas kunjungan.
“Masak baru dilantik dikasih mobil bekas? Nanti (anggota baru DPRD) enggak semangat kerjanya,“ kata dia kepada Media Indonesia, kemarin, ketika ditanya mengapa tidak menggunakan mobil dinas anggota DPRD sebelumnya.
Menurutnya, mobil bekas yang dikembalikan anggota DPRD sebelumnya akan dipakai untuk keperluan lain.Sebab, masih banyak satuan kerja pangkat daerah (SKPD) di Bekasi yang membutuhkan kendaraan operasional. “Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Kota Bekasi, unit pelaksana teknik daerah (UPPTD), dan puskesmas juga masih membutuhkan kendaraan operasional sebagai kendaraan dinas. Nanti akan kita hibahkan ke sektor-sektor tersebut,“ ungkapnya.
Ia juga menampik pembelian mobil dinas untuk ang gota DPRD Kota Bekasi yang dilantik pada 11 Agustus lalu itu sebagai pemborosan. Ia berkilah akan meratakan sesuai output yang direncanakan sehingga mobil bekas yang dikembalikan mantan anggota DPRD tidak mubazir.
Atas rencana itu, anggota DPRD dari Fraksi Golkar Roni Hermawan menolak pemberian mobil dinas baru. Menurutnya, hal itu merupakan pemborosan anggaran. Ia menyebutkan anggaran untuk pembelian mobil baru diperkirakan mencapai Rp30 miliar, dengan estimasi harga satu unit mobil Rp600 juta.
“Mending anggarannya dipakai untuk peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah, beli alat pengolahan sampah, perbaikan jalan rusak, dan dialokasikan ke sektor pendidikan. Itu lebih prioritas,“ ujarnya.
Roni menyebutkan, anggota DPRD priode lama mayoritas menggunakan mobil dinas jenis Toyota Camry, Alphard, Innova, Misubishi Pajero, dan Daihatsu Terios. Mobil-mobil itu masih bisa digunakan 10 tahun lagi. (Gan/J-4) Media Indonesia, 25/08/2014, halaman 8
“Masak baru dilantik dikasih mobil bekas? Nanti (anggota baru DPRD) enggak semangat kerjanya,“ kata dia kepada Media Indonesia, kemarin, ketika ditanya mengapa tidak menggunakan mobil dinas anggota DPRD sebelumnya.
Menurutnya, mobil bekas yang dikembalikan anggota DPRD sebelumnya akan dipakai untuk keperluan lain.Sebab, masih banyak satuan kerja pangkat daerah (SKPD) di Bekasi yang membutuhkan kendaraan operasional. “Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Kota Bekasi, unit pelaksana teknik daerah (UPPTD), dan puskesmas juga masih membutuhkan kendaraan operasional sebagai kendaraan dinas. Nanti akan kita hibahkan ke sektor-sektor tersebut,“ ungkapnya.
Ia juga menampik pembelian mobil dinas untuk ang gota DPRD Kota Bekasi yang dilantik pada 11 Agustus lalu itu sebagai pemborosan. Ia berkilah akan meratakan sesuai output yang direncanakan sehingga mobil bekas yang dikembalikan mantan anggota DPRD tidak mubazir.
Atas rencana itu, anggota DPRD dari Fraksi Golkar Roni Hermawan menolak pemberian mobil dinas baru. Menurutnya, hal itu merupakan pemborosan anggaran. Ia menyebutkan anggaran untuk pembelian mobil baru diperkirakan mencapai Rp30 miliar, dengan estimasi harga satu unit mobil Rp600 juta.
“Mending anggarannya dipakai untuk peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah, beli alat pengolahan sampah, perbaikan jalan rusak, dan dialokasikan ke sektor pendidikan. Itu lebih prioritas,“ ujarnya.
Roni menyebutkan, anggota DPRD priode lama mayoritas menggunakan mobil dinas jenis Toyota Camry, Alphard, Innova, Misubishi Pajero, dan Daihatsu Terios. Mobil-mobil itu masih bisa digunakan 10 tahun lagi. (Gan/J-4) Media Indonesia, 25/08/2014, halaman 8
09 Juli 2014
Terpaksa Gunakan Bus Kota
Warga Bekasi bagian timur dan sekitarnya kesulitan untuk mencapai stasiun dan menghabiskan biaya lebih banyak lantaran harus berpindah angkutan kota. WAKTU menunjukkan pukul 05.30 WIB, saat aktivitas para pekerja asal Bekasi tujuan Jakarta menunggu angkutan umum tengah dimulai. Bus kota berbagai jurusan sudah memadati pintu Tol Bekasi Timur. Mulai bus trayek BekasiPasar Senen, Bekasi-Tanah Abang, Bekasi-Blok M, Bekasi-Grogol, Bekasi-Lebak Bulus, sampai pada jurusan terjauh seperti Merak dan Bandung ada di sana.
Tiba-tiba sekerumunan calon penumpang berlarian mengejar bus Mayasari Bhakti P 09 jurusan BekasiSenen. Dalam sekejap, bus tersebut telah penuh sesak. “Saya buru-buru, tidak peduli penuh atau tidak, yang penting saya dapat bus paling awal,” tutur Amin, pegawai perusahaan swasta di Jakarta, Rabu (2/7). Bagi Amin, berdiri berdesakan di dalam bus kota merupakan rutinitas pagi yang harus dilakukannya. Lelah, berdesakan, tidak nyaman, dan harus berkeringat tidak dihiraukan demi sampai ke kantor tepat waktu. Dia mengaku pernah berniat untuk beralih ke kereta rel listrik (KRL). Menurut informasi yang ia dapatkan, menggunakan KRL akan lebih efi sien dari sisi waktu dan biaya perjalanan.
Namun, bagi warga Bekasi bagian timur dan sekitarnya, mereka kesulitan untuk mencapai stasiun. Letak Stasiun Bekasi Kota dinilai jauh dari Bekasi bagian timur dan menghabiskan biaya lebih banyak lantaran harus berpindah angkutan kota beberapa kali. Sulit dijangkau Bagi warga Bekasi bagian timur, bukan hanya stasiun yang sulit dijangkau. Kehadiran bus Trans-Jakarta di Kota Bekasi juga belum bisa mereka rasakan lantaran halte bus yang nyaman tersebut juga jauh dari permukiman mereka. “Letak halte di Perumahan Harapan Indah.
Itu hampir berbatasan dengan Jakarta Timur, jauh. Lebih baik saya naik bus dari pintu Tol Bekasi Timur,“ ujar Amin. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Sopandi Budiman menjelaskan trakyek angkutan umum yang beroperasi di Kota Bekasi saat ini telah melalui pembahasan berbagai pihak, termasuk Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda). “Jadi tidak bisa asal ubah trayek karena Dishub harus mengadakan rapat dengan pemerintah daerah dan Organda,“ ujarnya saat dimintai konfirmasi tentang keluhan warga Bekasi bagian timur. (Gan/J-4) - Media Indonesia, 7 Juli 2014, Halaman 6
Tiba-tiba sekerumunan calon penumpang berlarian mengejar bus Mayasari Bhakti P 09 jurusan BekasiSenen. Dalam sekejap, bus tersebut telah penuh sesak. “Saya buru-buru, tidak peduli penuh atau tidak, yang penting saya dapat bus paling awal,” tutur Amin, pegawai perusahaan swasta di Jakarta, Rabu (2/7). Bagi Amin, berdiri berdesakan di dalam bus kota merupakan rutinitas pagi yang harus dilakukannya. Lelah, berdesakan, tidak nyaman, dan harus berkeringat tidak dihiraukan demi sampai ke kantor tepat waktu. Dia mengaku pernah berniat untuk beralih ke kereta rel listrik (KRL). Menurut informasi yang ia dapatkan, menggunakan KRL akan lebih efi sien dari sisi waktu dan biaya perjalanan.
Namun, bagi warga Bekasi bagian timur dan sekitarnya, mereka kesulitan untuk mencapai stasiun. Letak Stasiun Bekasi Kota dinilai jauh dari Bekasi bagian timur dan menghabiskan biaya lebih banyak lantaran harus berpindah angkutan kota beberapa kali. Sulit dijangkau Bagi warga Bekasi bagian timur, bukan hanya stasiun yang sulit dijangkau. Kehadiran bus Trans-Jakarta di Kota Bekasi juga belum bisa mereka rasakan lantaran halte bus yang nyaman tersebut juga jauh dari permukiman mereka. “Letak halte di Perumahan Harapan Indah.
Itu hampir berbatasan dengan Jakarta Timur, jauh. Lebih baik saya naik bus dari pintu Tol Bekasi Timur,“ ujar Amin. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Sopandi Budiman menjelaskan trakyek angkutan umum yang beroperasi di Kota Bekasi saat ini telah melalui pembahasan berbagai pihak, termasuk Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda). “Jadi tidak bisa asal ubah trayek karena Dishub harus mengadakan rapat dengan pemerintah daerah dan Organda,“ ujarnya saat dimintai konfirmasi tentang keluhan warga Bekasi bagian timur. (Gan/J-4) - Media Indonesia, 7 Juli 2014, Halaman 6
07 Juli 2014
Tidak Ada Kuota Tambahan
Truk, bus wisata, dan taksi mewah akan dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. "Pengurangan noozle bisa dimulai di wilayah Jakarta Pusat dan selanjutnya meluas ke kota-kota lain.'' Andy N Sommeng Kepala BPH Migas. PEMERINTAH menegaskan tidak akan ada kuota tambahan kendati konsumsi BBM ber subsidi berisiko melampaui pagu 46 juta kiloliter (kl).
Sesuai ketetapan dalam APBN Perubahan 2014, pagu BBM bersubsidi dipangkas 2 juta kl dari semula 48 juta kl. Pemangkasan itu disertai penghapusan mekanisme penambahan volume yang dulu dimungkinkan dengan berkonsultasi dengan komisi energi DPR telah ditiadakan.
Artinya, pemerintah mendatang tidak bisa mengutak-atik volume kuota BBM bersubsidi 2014.
“Volume BBM sekarang dikunci di 46 juta (kiloliter), enggak bisa lagi ditambah,“ tutur Menteri Keuangan Chatib Basri seusai salat Jumat di Kantor Bank Indonesia, kemarin.
Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (3/7), PT Pertamina memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa melampaui kuota, dengan mencapai 47,621 juta kl. Hal itu lantaran tren menguatnya konsumsi BBM bersubsidi premium seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Kenaikan konsumsi premium tahun ini ditaksir kurang lebih 3,2 juta dari realisasi 29 juta kl di 2013 (Media Indonesia, 4/7).
“Kalau dia (Pertamina) bilang 47 (juta kl), berarti enggak ada BBM. Pokoknya harus 46 (juta kl), enggak bisa enggak. Sampai akhir tahun harus segitu,“ tegas Chatib. Hal senada juga dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Ia tidak menyangkal adanya kebutuhan BBM yang terus menanjak. “Ya, pastilah karena kamu beli motor terus, tapi kita usahakan jangan (meningkat). Sekarang kan baru Juli ya, kita usahakan,“ ucapnya saat ditanya para wartawan di Kantor BI.
Pemerintah, kata Jero, akan mengantisipasi lewat pengetatan aturan. Belum jelas pengetatan seperti apa yang ia maksudkan. Sejak tahun lalu pemerintah sudah melarang kendaraan pelat merah untuk mengonsumsi BBM bersubsidi. Demikian juga kendaraan untuk pertambangan, perkebunan, serta perhutanan. Antisipasi lain, ujar Jero, ialah dengan mengurangi kebutuhan BBM untuk pembangkit listrik. Ia meminta PLN menyegerakan diversifikasi energi pembangkit-pembangkitnya ke gas, batu bara, atau energi baru dan terbarukan.
“Pertamina juga, kalau bilang jebol, ya cepat dibikin SPBG-nya, dipertegas ya, bikin,“ imbuh Jero.
Kurangi noozle Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy N Sommeng mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota.
Menurutnya, upaya yang dilakukan antara lain pengurangan ukuran mulut keran (nozzle) BBM subsidi di SPBU kota-kota besar. Langkah lainnya ialah pembatasan kendaraan truk dan bus wisata tidak memakai solar subsidi, serta taksi mewah tidak memakai premium bersubsidi.
“Pengurangan nozzle bisa dimulai di wilayah Jakarta Pusat dan selanjutnya meluas ke kota-kota lain,“ ujar Andy di Kementerian ESDM, kemarin. Untuk itu, lanjutnya, BPH Migas akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI.
Berdasarkan catatan BPH Migas, konsumsi BBM subsidi sampai semester pertama 2014 sudah mencapai 52% dari kuota 46 juta kl. (Ant/E-2) Media Indonesia, 5 Juli 2014, Halaman 15
Sesuai ketetapan dalam APBN Perubahan 2014, pagu BBM bersubsidi dipangkas 2 juta kl dari semula 48 juta kl. Pemangkasan itu disertai penghapusan mekanisme penambahan volume yang dulu dimungkinkan dengan berkonsultasi dengan komisi energi DPR telah ditiadakan.
Artinya, pemerintah mendatang tidak bisa mengutak-atik volume kuota BBM bersubsidi 2014.
“Volume BBM sekarang dikunci di 46 juta (kiloliter), enggak bisa lagi ditambah,“ tutur Menteri Keuangan Chatib Basri seusai salat Jumat di Kantor Bank Indonesia, kemarin.
Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (3/7), PT Pertamina memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa melampaui kuota, dengan mencapai 47,621 juta kl. Hal itu lantaran tren menguatnya konsumsi BBM bersubsidi premium seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Kenaikan konsumsi premium tahun ini ditaksir kurang lebih 3,2 juta dari realisasi 29 juta kl di 2013 (Media Indonesia, 4/7).
“Kalau dia (Pertamina) bilang 47 (juta kl), berarti enggak ada BBM. Pokoknya harus 46 (juta kl), enggak bisa enggak. Sampai akhir tahun harus segitu,“ tegas Chatib. Hal senada juga dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Ia tidak menyangkal adanya kebutuhan BBM yang terus menanjak. “Ya, pastilah karena kamu beli motor terus, tapi kita usahakan jangan (meningkat). Sekarang kan baru Juli ya, kita usahakan,“ ucapnya saat ditanya para wartawan di Kantor BI.
Pemerintah, kata Jero, akan mengantisipasi lewat pengetatan aturan. Belum jelas pengetatan seperti apa yang ia maksudkan. Sejak tahun lalu pemerintah sudah melarang kendaraan pelat merah untuk mengonsumsi BBM bersubsidi. Demikian juga kendaraan untuk pertambangan, perkebunan, serta perhutanan. Antisipasi lain, ujar Jero, ialah dengan mengurangi kebutuhan BBM untuk pembangkit listrik. Ia meminta PLN menyegerakan diversifikasi energi pembangkit-pembangkitnya ke gas, batu bara, atau energi baru dan terbarukan.
“Pertamina juga, kalau bilang jebol, ya cepat dibikin SPBG-nya, dipertegas ya, bikin,“ imbuh Jero.
Kurangi noozle Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy N Sommeng mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota.
Menurutnya, upaya yang dilakukan antara lain pengurangan ukuran mulut keran (nozzle) BBM subsidi di SPBU kota-kota besar. Langkah lainnya ialah pembatasan kendaraan truk dan bus wisata tidak memakai solar subsidi, serta taksi mewah tidak memakai premium bersubsidi.
“Pengurangan nozzle bisa dimulai di wilayah Jakarta Pusat dan selanjutnya meluas ke kota-kota lain,“ ujar Andy di Kementerian ESDM, kemarin. Untuk itu, lanjutnya, BPH Migas akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI.
Berdasarkan catatan BPH Migas, konsumsi BBM subsidi sampai semester pertama 2014 sudah mencapai 52% dari kuota 46 juta kl. (Ant/E-2) Media Indonesia, 5 Juli 2014, Halaman 15
06 Juni 2014
Dishub Bekasi akan Terus Razia
"Penahanan truk sampah DKI untuk memberikan efek jera. Memerintahkan truk kembali ke Jakarta tidak membuat kapok." Ikhwanudin Rahmat Kepala Seksi Operasional Pengendalian Dishub Kota Bekasi. DINAS Perhubungan Kota Bekasi terus merazia truk angkutan sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tujuan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang melintasi wilayah itu di luar kesepakatan jam operasional. Rencananya, razia akan berlanjut sampai 5 Mei mendatang.
Razia yang dilakukan bersama petugas satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu digelar di pintu keluar Tol Bekasi Barat. Truk yang masuk wilayah itu bukan antara pukul 21.00 hingga 04.00 WIB ditangkap, kemudian dikandangkan di Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia beberapa waktu lalu, belasan truk sampah yang ditangkap. Namun, setelah memasuki jam operasional, truk yang ditahan dilepaskan. “Kalau sudah memasuki jam operasionalnya, truk kami lepaskan,“ kata Kepala Seksi Operasional Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Bekasi Ikhwanudin Rahmat, Jumat (30/5) pekan lalu.
Ia mengatakan penahanan truk sampah DKI dilakukan untuk memberikan efek jera.
Sebab, tindakan sebelumnya, yaitu memerintahkan awak truk kembali ke Jakarta tidak membuat kapok. Terkait dengan razia itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan hal itu merupakan bentuk tindakan tegas Pemkot Bekasi kepada Pemprov DKI Jakarta. “Kemarin Pak Wakil Gubernur DKI (Basuki Tjahaja Purnama) sudah merespons. Beliau mendukung tindakan kami, ini juga sesuai dengan perjanjian antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi,“ jelasnya.
Banyaknya sopir truk sampah DKI Jakarta yang nekat menerobos larangan masuk Kota Bekasi pada siang hari karena petugas dinas perhubungan (dishub) kota itu memang kerap meloloskan truk-truk tersebut. Asalkan, truk tersebut memiliki tanda tertentu. “Truk yang diloloskan biasanya ada tandanya. Kalau di bagian depan truk ditempel stiker khusus, petugas dishub enggak berani memberhentikan karena truk itu berarti sudah membayar setoran setiap bulan,“ kata salah seorang sopir truk.
Sopir lainnya yang kerap lolos melintasi Kota Bekasi di luar jam operasional juga mengakui ada petugas dishub yang membantunya lolos. Caranya, dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas yang berada di lapangan. “Biasanya kita bayar sekitar Rp20.000. Tujuannya supaya lolos melintas di luar jam operasional,“ tuturnya.
Atas pengakuan para sopir, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Bekasi Ikhwanudin Rahmat saat dimintai konfirmasi membantah adanya praktik tersebut. (Gan/J-4) - Media Indonesia, 02/06/2014, halaman 11
Razia yang dilakukan bersama petugas satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu digelar di pintu keluar Tol Bekasi Barat. Truk yang masuk wilayah itu bukan antara pukul 21.00 hingga 04.00 WIB ditangkap, kemudian dikandangkan di Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia beberapa waktu lalu, belasan truk sampah yang ditangkap. Namun, setelah memasuki jam operasional, truk yang ditahan dilepaskan. “Kalau sudah memasuki jam operasionalnya, truk kami lepaskan,“ kata Kepala Seksi Operasional Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Bekasi Ikhwanudin Rahmat, Jumat (30/5) pekan lalu.
Ia mengatakan penahanan truk sampah DKI dilakukan untuk memberikan efek jera.
Sebab, tindakan sebelumnya, yaitu memerintahkan awak truk kembali ke Jakarta tidak membuat kapok. Terkait dengan razia itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan hal itu merupakan bentuk tindakan tegas Pemkot Bekasi kepada Pemprov DKI Jakarta. “Kemarin Pak Wakil Gubernur DKI (Basuki Tjahaja Purnama) sudah merespons. Beliau mendukung tindakan kami, ini juga sesuai dengan perjanjian antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi,“ jelasnya.
Banyaknya sopir truk sampah DKI Jakarta yang nekat menerobos larangan masuk Kota Bekasi pada siang hari karena petugas dinas perhubungan (dishub) kota itu memang kerap meloloskan truk-truk tersebut. Asalkan, truk tersebut memiliki tanda tertentu. “Truk yang diloloskan biasanya ada tandanya. Kalau di bagian depan truk ditempel stiker khusus, petugas dishub enggak berani memberhentikan karena truk itu berarti sudah membayar setoran setiap bulan,“ kata salah seorang sopir truk.
Sopir lainnya yang kerap lolos melintasi Kota Bekasi di luar jam operasional juga mengakui ada petugas dishub yang membantunya lolos. Caranya, dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas yang berada di lapangan. “Biasanya kita bayar sekitar Rp20.000. Tujuannya supaya lolos melintas di luar jam operasional,“ tuturnya.
Atas pengakuan para sopir, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Bekasi Ikhwanudin Rahmat saat dimintai konfirmasi membantah adanya praktik tersebut. (Gan/J-4) - Media Indonesia, 02/06/2014, halaman 11
27 Mei 2014
KOTA BEKASI Sopir Tolak Trans-Jakarta
BELUM sampai satu minggu diresmikan, rute perpanjangan bus Trans-Jakarta Koridor II Pulo Gadung-Bekasi menuai protes sopir angkutan umum yang rutenya diambil. Frans, 26, Sopir angkot 31 Pulo Gadung-Taman Harapan Baru, kemarin, mengungkapkan rasa kekhawatiran pendapatannya akan menurun.
“Ini sih berpengaruh pada uang setoran, setoran saya per hari Rp160 ribu. Begitu ada bus Trans-Jakarta, pendapatan saya menurun menjadi Rp120 ribu,“ katanya. Ia beserta sopir lainnya akan berdemo jika bus Trans-Jakarta tetap beroperasi.
“Saya dan teman-teman akan demo. Soalnya, sudah je las memakan jalur kami. Mau makan apa anak istri di rumah,“ ancamnya. Rencananya, mereka berunjuk rasa pada akhir bulan ini saat halte Trans-Jakarta di Harapan Indah rampung.
Rute Trans-Jakarta Pulo Gadung-Bekasi ini bersinggung dengan lima rute angkutan yang sebelumnya sudah ada. Lima trayek yang telah adalah K-01 (Perumnas 3-Pulo Gadung), K-45 (Terminal Bekasi-Pulo Gadung), KWK-20 (Perumnas 1-Pulo Gadung), K-31 (Pulo Gadung-Taman Harapan Baru), serta mikrobus (Cikarang-Pulo Gadung).
Sebelumnya, Kadishub Kota Bekasi Sopandi Budiman mengatakan tidak akan menghapus angkutan yang selama ini memenuhi kebutuhan warga Bekasi. “Trans-Jakarta kan hanya berhenti di spot-spot tertentu,“ ungkapnya. (Gan/J-100) - Media Indonesia, 23/05/2014, halaman 7
“Ini sih berpengaruh pada uang setoran, setoran saya per hari Rp160 ribu. Begitu ada bus Trans-Jakarta, pendapatan saya menurun menjadi Rp120 ribu,“ katanya. Ia beserta sopir lainnya akan berdemo jika bus Trans-Jakarta tetap beroperasi.
“Saya dan teman-teman akan demo. Soalnya, sudah je las memakan jalur kami. Mau makan apa anak istri di rumah,“ ancamnya. Rencananya, mereka berunjuk rasa pada akhir bulan ini saat halte Trans-Jakarta di Harapan Indah rampung.
Rute Trans-Jakarta Pulo Gadung-Bekasi ini bersinggung dengan lima rute angkutan yang sebelumnya sudah ada. Lima trayek yang telah adalah K-01 (Perumnas 3-Pulo Gadung), K-45 (Terminal Bekasi-Pulo Gadung), KWK-20 (Perumnas 1-Pulo Gadung), K-31 (Pulo Gadung-Taman Harapan Baru), serta mikrobus (Cikarang-Pulo Gadung).
Sebelumnya, Kadishub Kota Bekasi Sopandi Budiman mengatakan tidak akan menghapus angkutan yang selama ini memenuhi kebutuhan warga Bekasi. “Trans-Jakarta kan hanya berhenti di spot-spot tertentu,“ ungkapnya. (Gan/J-100) - Media Indonesia, 23/05/2014, halaman 7
03 Mei 2014
KOTA BEKASI Pemkot Bekasi Tahan 16 Truk Sampah DKI
SEBANYAK 16 truk pengangkut sampah dari DKI Jakarta ditangkap oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Penangkapan itu merupakan yang kesekian kalinya, karena truk-truk tersebut melanggar jam operasional.
Sesuai dengan kesepakatan truk sampah dari Jakarta tujuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi, hanya boleh melintas wilayah Kota Bekasi pada pu kul 21.00 sampai 05.00 WIB. Di luar jam itu, truk sampah harus melalui Cibubur, Jakarta Timur.
Namun, truk-truk tersebut melintas di luar jam yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Bekasi dan DKI Jakarta. “Jika melintas di luar jam itu, namanya melanggar.
Kami sudah beberapa kali melakukan razia dan menjatuhkan hukuman dengan memulangkan kembali truk. Tapi, sepertinya tidak efektif karena itu tidak memberi efek jera,“ kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sopandi Budiman.
Oleh karena itu, kali ini truk yang terkena razia tidak lagi dipulangkan ke Jakarta, melainkan ditahan. Sebanyak 16 truk sampah itu diparkir di Lapangan GOR Bekasi. Salah seorang sopir truk, Ihsan, mengaku melewati jalan Bekasi di luar jam operasional untuk mempercepat proses pembuangan sampah. (Gan/J-4) Media Indonesia, 29/04/2014, hal : 7
Sesuai dengan kesepakatan truk sampah dari Jakarta tujuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi, hanya boleh melintas wilayah Kota Bekasi pada pu kul 21.00 sampai 05.00 WIB. Di luar jam itu, truk sampah harus melalui Cibubur, Jakarta Timur.
Namun, truk-truk tersebut melintas di luar jam yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Bekasi dan DKI Jakarta. “Jika melintas di luar jam itu, namanya melanggar.
Kami sudah beberapa kali melakukan razia dan menjatuhkan hukuman dengan memulangkan kembali truk. Tapi, sepertinya tidak efektif karena itu tidak memberi efek jera,“ kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sopandi Budiman.
Oleh karena itu, kali ini truk yang terkena razia tidak lagi dipulangkan ke Jakarta, melainkan ditahan. Sebanyak 16 truk sampah itu diparkir di Lapangan GOR Bekasi. Salah seorang sopir truk, Ihsan, mengaku melewati jalan Bekasi di luar jam operasional untuk mempercepat proses pembuangan sampah. (Gan/J-4) Media Indonesia, 29/04/2014, hal : 7
22 April 2014
KOTA BEKASI Libur Panjang, Penumpang Padati Terminal Bekasi
PENUMPUKAN penumpang terjadi di Terminal Bus Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin, karena banyak warga memanfaatkan libur panjang akhir pekan untuk berlibur ke luar kota.
Kepala Unit Pengendali Operasional Terminal Bus Bekasi Umar Setiono mengatakan peningkatan jumlah penumpang terjadi pada jurusan tertentu, antara lain tujuan Priangan Timur, yaitu Pangandaran, Garut, dan Tasikmalaya. Selain itu, lonjakan penumpang terjadi pada tujuan beberapa daerah di Jawa Tengah.
“Memang terjadi lonjakan penumpang sebesar 50% jika dibandingkan dengan hari biasa. Ini kan long weekend.Banyak line bus yang kosong, khususnya untuk tujuan Tasikmalaya,” katanya.
Meski demikian, pengelola Terminal Bus Kota Bekasi tidak menyiapkan bus tambahan, karena yakin bus yangtersedia cukup untuk mengangkut seluruh penumpang.
“Ini masih normal, Lebaran saja masih bisa kami atasi,” jelasnya.
Alasan lain tidak ditambahnya armada bus, lanjut Umar, ialah fanatisme penumpang dalam memilih bus. Meskipun sudah diberi bus tambahan, penumpang tetap memilih bus favorit mereka. “Kami pernah menambah bus dari Mayasari dengan tarif tidak jauh berbeda. Namun, penumpang tetap memilih bus utama,” katanya.
Sementara itu, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, kemarin, padat sejak pagi karena warga Jakarta banyak yang bepergian ke daerah untuk menikmati libur libur panjang. Petugas Sentra Komunikasi Tol Jakarta-Cikampek, Dirman, mengatakan pertambahan volume kendaran terjadi sejak dini hari. (Gan/Gol/J-4) Media Indonesia, 19/04/2014, hal : 8.
Kepala Unit Pengendali Operasional Terminal Bus Bekasi Umar Setiono mengatakan peningkatan jumlah penumpang terjadi pada jurusan tertentu, antara lain tujuan Priangan Timur, yaitu Pangandaran, Garut, dan Tasikmalaya. Selain itu, lonjakan penumpang terjadi pada tujuan beberapa daerah di Jawa Tengah.
“Memang terjadi lonjakan penumpang sebesar 50% jika dibandingkan dengan hari biasa. Ini kan long weekend.Banyak line bus yang kosong, khususnya untuk tujuan Tasikmalaya,” katanya.
Meski demikian, pengelola Terminal Bus Kota Bekasi tidak menyiapkan bus tambahan, karena yakin bus yangtersedia cukup untuk mengangkut seluruh penumpang.
“Ini masih normal, Lebaran saja masih bisa kami atasi,” jelasnya.
Alasan lain tidak ditambahnya armada bus, lanjut Umar, ialah fanatisme penumpang dalam memilih bus. Meskipun sudah diberi bus tambahan, penumpang tetap memilih bus favorit mereka. “Kami pernah menambah bus dari Mayasari dengan tarif tidak jauh berbeda. Namun, penumpang tetap memilih bus utama,” katanya.
Sementara itu, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, kemarin, padat sejak pagi karena warga Jakarta banyak yang bepergian ke daerah untuk menikmati libur libur panjang. Petugas Sentra Komunikasi Tol Jakarta-Cikampek, Dirman, mengatakan pertambahan volume kendaran terjadi sejak dini hari. (Gan/Gol/J-4) Media Indonesia, 19/04/2014, hal : 8.
Langganan:
Postingan (Atom)