Kantor Pemkot Kuburan Massal Mobil Dinas

TAMAN dan parkir bawah tanah (basement) kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kini menjadi ‘kuburan’ massal bagi puluhan mobil dinas pemerintah setempat. Meski rata-rata baru berusia di bawah lima tahun, mobil-mobil berpelat merah itu dibiarkan teronggok tanpa ada yang merawat.

“Sebenarnya, mobil-mobil itu masih bisa dipakai. Namun, karena sudah tidak lagi jadi kendaraan operasional utama, para pegawai memarkirkannya di situ hingga kondisinya jadi rusak,” ujar seorang anggota Satpol PP yang tengah bertugas, kemarin.

Ia menuturkan semua kendaraan itu sudah terparkir selama berbulan-bulan tanpa ada yang merawat. Tidak ada seorang pun dari Pemkot Bekasi yang memanaskan mesin mobil itu.

Bekasi: Kendaraan tidak Pernah Diremajakan

Sejumlah pengemudi angkutan umum yang tergabung dalam Koperasi Angkutan Bekasi atau Koasi mengaku kendaraan yang mereka kemudikan tidak pernah diremajakan. Oleh karena itu, kondisinya sangat memprihatinkan. “Angkutan yang saya bawa ini sudah 20 tahun lebih belum pernah diremajakan,“ kata Wono, sopir Koasi K-15 jurusan Terminal (Kota Bekasi)-Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara.

Menurutnya, kondisi kendaraan yang dikemudikannya itu merupakan salah satu penyebab terus merosotnya minat warga untuk menumpang angkutan umum tersebut beberapa tahun terakhir. Karena itu pula, jumlah setoran yang harus diberikan kepada pemilik angkutan ikut menurun.

Hal tersebut, ujar Wono, membuat penghasilan pemilik angkutan di Kota Bekasi anjlok. “Itulah mengapa saat ini para pengusaha angkutan angkat tangan soal peremajaan armada,“ jelasnya.

Tarif Commuter Line Naik, Warga Resah

Wacana penaikan tarif angkutan massal commuter line meresahkan warga Bekasi. Padahal, setiap hari setidaknya ada 28 ribu penumpang yang memanfaatkan angkutan favorit itu. WARGA Bekasi yang merupakan peng guna setia KA commuter Jabodetabek atau sering disebut dengan KRL commuter line resah dengan wacana penaikan tarif yang akan diberlakukan PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (KCJ). Sebelumnya PT KJC pada 15 Oktober berencana menaikkan tarif dari semula Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk lima stasiun pertama. Selebihnya, tarif akan mengalami pertambahan Rp1.000 dari semula Rp500 per stasiun. Penaikan tarif itu dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kepada penumpang.

Pembangunan Jembatan Penghubung Dikebut

PEMERINTAH Kota Bekasi mempercepat pembangunan jembatan penghubung menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi dengan target selesai akhir tahun ini.Jembatan itu nantinya jadi akses langsung dan mudah menuju RSUD Kota Bekasi.

Sesuai rancangan, jembatan itu dibangun sepanjang 45 meter dengan badan jembatan selebar sekitar 7 meter. Pemkot Bekasi juga menganggarkan Rp10 miliar dari APBD Kota Bekasi 2014 untuk pengerjaannya.

Terpaksa Gunakan Bus Kota

Warga Bekasi bagian timur dan sekitarnya kesulitan untuk mencapai stasiun dan menghabiskan biaya lebih banyak lantaran harus berpindah angkutan kota. WAKTU menunjukkan pukul 05.30 WIB, saat aktivitas para pekerja asal Bekasi tujuan Jakarta menunggu angkutan umum tengah dimulai. Bus kota berbagai jurusan sudah memadati pintu Tol Bekasi Timur. Mulai bus trayek BekasiPasar Senen, Bekasi-Tanah Abang, Bekasi-Blok M, Bekasi-Grogol, Bekasi-Lebak Bulus, sampai pada jurusan terjauh seperti Merak dan Bandung ada di sana.

Tiba-tiba sekerumunan calon penumpang berlarian mengejar bus Mayasari Bhakti P 09 jurusan BekasiSenen. Dalam sekejap, bus tersebut telah penuh sesak. “Saya buru-buru, tidak peduli penuh atau tidak, yang penting saya dapat bus paling awal,” tutur Amin, pegawai perusahaan swasta di Jakarta, Rabu (2/7). Bagi Amin, berdiri berdesakan di dalam bus kota merupakan rutinitas pagi yang harus dilakukannya. Lelah, berdesakan, tidak nyaman, dan harus berkeringat tidak dihiraukan demi sampai ke kantor tepat waktu. Dia mengaku pernah berniat untuk beralih ke kereta rel listrik (KRL). Menurut informasi yang ia dapatkan, menggunakan KRL akan lebih efi sien dari sisi waktu dan biaya perjalanan.

Namun, bagi warga Bekasi bagian timur dan sekitarnya, mereka kesulitan untuk mencapai stasiun. Letak Stasiun Bekasi Kota dinilai jauh dari Bekasi bagian timur dan menghabiskan biaya lebih banyak lantaran harus berpindah angkutan kota beberapa kali. Sulit dijangkau Bagi warga Bekasi bagian timur, bukan hanya stasiun yang sulit dijangkau. Kehadiran bus Trans-Jakarta di Kota Bekasi juga belum bisa mereka rasakan lantaran halte bus yang nyaman tersebut juga jauh dari permukiman mereka. “Letak halte di Perumahan Harapan Indah.

Itu hampir berbatasan dengan Jakarta Timur, jauh. Lebih baik saya naik bus dari pintu Tol Bekasi Timur,“ ujar Amin. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Sopandi Budiman menjelaskan trakyek angkutan umum yang beroperasi di Kota Bekasi saat ini telah melalui pembahasan berbagai pihak, termasuk Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda). “Jadi tidak bisa asal ubah trayek karena Dishub harus mengadakan rapat dengan pemerintah daerah dan Organda,“ ujarnya saat dimintai konfirmasi tentang keluhan warga Bekasi bagian timur. (Gan/J-4) - Media Indonesia, 7 Juli 2014, Halaman 6

Tidak Ada Kuota Tambahan

Truk, bus wisata, dan taksi mewah akan dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. "Pengurangan noozle bisa dimulai di wilayah Jakarta Pusat dan selanjutnya meluas ke kota-kota lain.'' Andy N Sommeng Kepala BPH Migas. PEMERINTAH menegaskan tidak akan ada kuota tambahan kendati konsumsi BBM ber subsidi berisiko melampaui pagu 46 juta kiloliter (kl).

Sesuai ketetapan dalam APBN Perubahan 2014, pagu BBM bersubsidi dipangkas 2 juta kl dari semula 48 juta kl. Pemangkasan itu disertai penghapusan mekanisme penambahan volume yang dulu dimungkinkan dengan berkonsultasi dengan komisi energi DPR telah ditiadakan.

Artinya, pemerintah mendatang tidak bisa mengutak-atik volume kuota BBM bersubsidi 2014.
“Volume BBM sekarang dikunci di 46 juta (kiloliter), enggak bisa lagi ditambah,“ tutur Menteri Keuangan Chatib Basri seusai salat Jumat di Kantor Bank Indonesia, kemarin.

Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (3/7), PT Pertamina memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa melampaui kuota, dengan mencapai 47,621 juta kl. Hal itu lantaran tren menguatnya konsumsi BBM bersubsidi premium seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Kenaikan konsumsi premium tahun ini ditaksir kurang lebih 3,2 juta dari realisasi 29 juta kl di 2013 (Media Indonesia, 4/7).

“Kalau dia (Pertamina) bilang 47 (juta kl), berarti enggak ada BBM. Pokoknya harus 46 (juta kl), enggak bisa enggak. Sampai akhir tahun harus segitu,“ tegas Chatib. Hal senada juga dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Ia tidak menyangkal adanya kebutuhan BBM yang terus menanjak. “Ya, pastilah karena kamu beli motor terus, tapi kita usahakan jangan (meningkat). Sekarang kan baru Juli ya, kita usahakan,“ ucapnya saat ditanya para wartawan di Kantor BI.

Pemerintah, kata Jero, akan mengantisipasi lewat pengetatan aturan. Belum jelas pengetatan seperti apa yang ia maksudkan. Sejak tahun lalu pemerintah sudah melarang kendaraan pelat merah untuk mengonsumsi BBM bersubsidi. Demikian juga kendaraan untuk pertambangan, perkebunan, serta perhutanan. Antisipasi lain, ujar Jero, ialah dengan mengurangi kebutuhan BBM untuk pembangkit listrik. Ia meminta PLN menyegerakan diversifikasi energi pembangkit-pembangkitnya ke gas, batu bara, atau energi baru dan terbarukan.

“Pertamina juga, kalau bilang jebol, ya cepat dibikin SPBG-nya, dipertegas ya, bikin,“ imbuh Jero.
Kurangi noozle Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy N Sommeng mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota.
Menurutnya, upaya yang dilakukan antara lain pengurangan ukuran mulut keran (nozzle) BBM subsidi di SPBU kota-kota besar. Langkah lainnya ialah pembatasan kendaraan truk dan bus wisata tidak memakai solar subsidi, serta taksi mewah tidak memakai premium bersubsidi.

“Pengurangan nozzle bisa dimulai di wilayah Jakarta Pusat dan selanjutnya meluas ke kota-kota lain,“ ujar Andy di Kementerian ESDM, kemarin. Untuk itu, lanjutnya, BPH Migas akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI.

Berdasarkan catatan BPH Migas, konsumsi BBM subsidi sampai semester pertama 2014 sudah mencapai 52% dari kuota 46 juta kl. (Ant/E-2) Media Indonesia, 5 Juli 2014, Halaman 15

Dishub Bekasi akan Terus Razia

"Penahanan truk sampah DKI untuk memberikan efek jera. Memerintahkan truk kembali ke Jakarta tidak membuat kapok." Ikhwanudin Rahmat Kepala Seksi Operasional Pengendalian Dishub Kota Bekasi. DINAS Perhubungan Kota Bekasi terus merazia truk angkutan sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tujuan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang melintasi wilayah itu di luar kesepakatan jam operasional. Rencananya, razia akan berlanjut sampai 5 Mei mendatang.

Razia yang dilakukan bersama petugas satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu digelar di pintu keluar Tol Bekasi Barat. Truk yang masuk wilayah itu bukan antara pukul 21.00 hingga 04.00 WIB ditangkap, kemudian dikandangkan di Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia beberapa waktu lalu, belasan truk sampah yang ditangkap. Namun, setelah memasuki jam operasional, truk yang ditahan dilepaskan. “Kalau sudah memasuki jam operasionalnya, truk kami lepaskan,“ kata Kepala Seksi Operasional Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Bekasi Ikhwanudin Rahmat, Jumat (30/5) pekan lalu.
Ia mengatakan penahanan truk sampah DKI dilakukan untuk memberikan efek jera.

Sebab, tindakan sebelumnya, yaitu memerintahkan awak truk kembali ke Jakarta tidak membuat kapok. Terkait dengan razia itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan hal itu merupakan bentuk tindakan tegas Pemkot Bekasi kepada Pemprov DKI Jakarta. “Kemarin Pak Wakil Gubernur DKI (Basuki Tjahaja Purnama) sudah merespons. Beliau mendukung tindakan kami, ini juga sesuai dengan perjanjian antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi,“ jelasnya.

Banyaknya sopir truk sampah DKI Jakarta yang nekat menerobos larangan masuk Kota Bekasi pada siang hari karena petugas dinas perhubungan (dishub) kota itu memang kerap meloloskan truk-truk tersebut. Asalkan, truk tersebut memiliki tanda tertentu. “Truk yang diloloskan biasanya ada tandanya. Kalau di bagian depan truk ditempel stiker khusus, petugas dishub enggak berani memberhentikan karena truk itu berarti sudah membayar setoran setiap bulan,“ kata salah seorang sopir truk.

Sopir lainnya yang kerap lolos melintasi Kota Bekasi di luar jam operasional juga mengakui ada petugas dishub yang membantunya lolos. Caranya, dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas yang berada di lapangan. “Biasanya kita bayar sekitar Rp20.000. Tujuannya supaya lolos melintas di luar jam operasional,“ tuturnya.

Atas pengakuan para sopir, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Bekasi Ikhwanudin Rahmat saat dimintai konfirmasi membantah adanya praktik tersebut. (Gan/J-4) - Media Indonesia, 02/06/2014, halaman 11

KOTA BEKASI Sopir Tolak Trans-Jakarta

BELUM sampai satu minggu diresmikan, rute perpanjangan bus Trans-Jakarta Koridor II Pulo Gadung-Bekasi menuai protes sopir angkutan umum yang rutenya diambil. Frans, 26, Sopir angkot 31 Pulo Gadung-Taman Harapan Baru, kemarin, mengungkapkan rasa kekhawatiran pendapatannya akan menurun.

“Ini sih berpengaruh pada uang setoran, setoran saya per hari Rp160 ribu. Begitu ada bus Trans-Jakarta, pendapatan saya menurun menjadi Rp120 ribu,“ katanya. Ia beserta sopir lainnya akan berdemo jika bus Trans-Jakarta tetap beroperasi.
“Saya dan teman-teman akan demo. Soalnya, sudah je las memakan jalur kami. Mau makan apa anak istri di rumah,“ ancamnya. Rencananya, mereka berunjuk rasa pada akhir bulan ini saat halte Trans-Jakarta di Harapan Indah rampung.

Rute Trans-Jakarta Pulo Gadung-Bekasi ini bersinggung dengan lima rute angkutan yang sebelumnya sudah ada. Lima trayek yang telah adalah K-01 (Perumnas 3-Pulo Gadung), K-45 (Terminal Bekasi-Pulo Gadung), KWK-20 (Perumnas 1-Pulo Gadung), K-31 (Pulo Gadung-Taman Harapan Baru), serta mikrobus (Cikarang-Pulo Gadung).

Sebelumnya, Kadishub Kota Bekasi Sopandi Budiman mengatakan tidak akan menghapus angkutan yang selama ini memenuhi kebutuhan warga Bekasi. “Trans-Jakarta kan hanya berhenti di spot-spot tertentu,“ ungkapnya. (Gan/J-100) - Media Indonesia, 23/05/2014, halaman 7