KOTA BEKASI 260 Reklame Bodong akan Ditebang

DINAS Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) Kota Bekasi masih belum mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) 2014. Kendala utamanya ada di sektor reklame. Kepala DPPPJU Kota Bekasi Karta menyampaikan dari target sekitar Rp40 miliar pendapatan di sektor reklame, saat ini pihaknya baru mendapatkan sekitar Rp23 miliar. DPPPJU belakangan ini gencar melakukan pendataan dan penertiban dengan menebang reklame bodong.

Dana Penanggulangan di Bekasi Naik

DINAS Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan 45 persen anggaran 2015 untuk menanggulangi banjir. Persentase maupun nilai anggaran itu jauh meningkat jika dibandingkan dengan anggaran tahun ini.

Pada anggaran 2014, Disbimarta hanya memperoleh Rp500 miliar dengan 20 persen dialokasikan bagi penanggulangan banjir. Menurut Kepala Disbimarta Kota Bekasi Tri Adhianto, tingginya alokasi pada anggaran 2015 antara lain karena upaya penanggulangan banjir tahun ini belum maksimal. Sehingga masih banyak yang harus dilakukan untuk mengurangi titik banjir pada tahun depan.

KOTA BEKASI Bangunan Liar Dibiarkan Berdiri Puluhan Tahun

PEMERINTAH Kota Bekasi seakan tidak berdaya menertibkan sejumlah bangunan tak berizin. Pasalnya, setelah puluhan tahun berdiri, baru saat ini gencar ditertibkan. Sebulan terakhir Pemkot Bekasi menertibkan beberapa titik bangunan liar, seperti di sepanjang sisi selatan Kali Malang, Jl Inspeksi Saluran Kali Malang, Jaka Sampurna, Bekasi Barat.

Lalu di sepanjang sisi utara Kali Malang di Jl KH Noer Ali, Bekasi Barat, dan di sepanjang Jl Ahmad Yani, Bekasi Barat. Sedikitnya 250 bangunan diruntuhkan yang merupakan permukiman ilegal, toko, warung, dan pedagang kaki lima.Bahkan, rumah sakit pun ikut dibongkar.

Bekasi Intensifkan Pengawasan

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, mengintensifkan pengawasan terhadap ribuan reklame di wilayah itu guna mengantisipasi kejadian roboh selama musim hujan.

“Saat ini tercatat ada sekitar 7.182 reklame milik swasta dan 43 reklame milik pemerintah daerah. Semuanya kita awasi dan kita rawat kalau ada yang rawan,“ kata Sekretaris Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi, Hudi Wijayanto, di Bekasi, pekan lalu.

Hujan Tiba, Longsor Mengintai

BPBD Sukabumi, Jawa Barat, merencanakan menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor pada 9 Desember nanti.
LONGSOR kian sering terjadi di berba gai wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemarin, tebing longsor terjadi di Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, menutup dua titik ruas jalan.

Hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin (17/11), menyebabkan longsor.Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.
“Lokasi longsor berada di Kampung Pangapuan RW 10 dan di Kampung Babakantalang RW 8,“ kata Kepala Desa Warnajati Hilmi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

KOTA BEKASI Pasokan Air Baku Jakarta Terancam

JEBOLNYA tanggul di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, mengakibatkan debit air Kali Malang menurun. Untuk mengamankan debit air Kali Malang, saat ini pintu air Kali Bekasi ditutup sehingga airnya pun mengalir ke Kali Malang.

Dijelaskan oleh juru bicara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, Endang Kurnaen, pasokan air baku untuk Jakarta masih aman karena dibantu oleh aliran Kali Bekasi. Jika perbaikan tanggul tak kunjung selesai, debit air Kali Bekasi pun terus menurun dan mengganggu pasokan air baku.

KOTA BEKASI Upah Miminum Kota Bekasi Naik 21 persen
DEWAN Pengupahan Kota Bekasi menetapkan upah minimum kota (UMK) Bekasi 2015 menjadi Rp2.954.031 naik Rp512.077 dari besaran UMK awal sekitar Rp2.441.954.

Kepala Bidang Penempatan Kepegawaian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bekasi Sajekti Rubiah mengatakan penentuan UMK Kota Bekasi sudah sesuai hitungan standar kebutuhan hidup layak (KHL) 2014. Pihaknya langsung terjun ke lapangan untuk menentukan besaran KHL Kota Bekasi.

Polisi Ingatkan Proyek Drainase Perhatikan K3

Galian lubang dimaksudkan membuat sodetan ke Sungai Cikeas, Bogor. Proyek pengerjaan saluran air di sepanjang jalan alternatif Cibubur Km 4, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, mendapat sorotan tajam. Pasalnya, sudah empat pemakai jalan mendapat celaka di sana karena kurangnya ramburambu dan peringatan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebutkan proyek dikerjakan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum merupakan pembangunan saluran air di Jalan Alternatif Cibubur sampai Jalan Letda Nasir, Kota Bekasi. PT Rosa Lisca ialah pelaksana proyek dengan supervisi PT Widya Graha Hosana. Galian lubang dimaksudkan membuat sodetan ke Sungai Cikeas, Bogor.

Jelang Musim Hujan, Pohon Dipangkas

DINAS Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) Kota Bekasi telah memangkas sekitar 500 pohon perindang yang rawan tumbang pada saat musim hujan.

“Sebagian pohon telah dipangkas, termasuk pohon yang menutupi lampu penerang jalan umum dan rambu lalu lintas di jalan protokol,“ kata Kepala DPPPJU Kota Bekasi, Makbulloh, pekan lalu. Pohon yang dipangkas antara lain yang tumbuh di pinggir Jalan Ir H Juanda, KH Noer Ali, Cut Meutia, Pekayon, dan Jalan Raya Sudirman.

Menurutnya, jumlah total pohon perindang yang tumbuh di jalan-jalan protokol di kota itu tercatat sebanyak 40 ribu. Selain mengecek kondisi pohon perindang dan memangkasnya, DPP PJU kini juga tengah memeriksa kondisi setiap baliho.

Pemkot Diminta Benahi Angkot Liar

ANGGOTA Komisi B DPRD Kota Bekasi Arwis Sembiring mendesak pemerintah kota setempat segera mengambil tindakan atas beroperasinya angkutan umum ilegal. Jumlah angkutan umum tidak berizin di Kota Bekasi lebih banyak daripada angkutan resmi.

Ia mengatakan beroperasinya angkutan tanpa izin merugikan Pemkot Bekasi maupun pemilik angkutan umum resmi. “Dampaknya akan merugikan Pemkot Bekasi, dari segi pendapatan asli daerah,“ katanya, kemarin.

Bekasi: Kendaraan tidak Pernah Diremajakan

Sejumlah pengemudi angkutan umum yang tergabung dalam Koperasi Angkutan Bekasi atau Koasi mengaku kendaraan yang mereka kemudikan tidak pernah diremajakan. Oleh karena itu, kondisinya sangat memprihatinkan. “Angkutan yang saya bawa ini sudah 20 tahun lebih belum pernah diremajakan,“ kata Wono, sopir Koasi K-15 jurusan Terminal (Kota Bekasi)-Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara.

Menurutnya, kondisi kendaraan yang dikemudikannya itu merupakan salah satu penyebab terus merosotnya minat warga untuk menumpang angkutan umum tersebut beberapa tahun terakhir. Karena itu pula, jumlah setoran yang harus diberikan kepada pemilik angkutan ikut menurun.

Hal tersebut, ujar Wono, membuat penghasilan pemilik angkutan di Kota Bekasi anjlok. “Itulah mengapa saat ini para pengusaha angkutan angkat tangan soal peremajaan armada,“ jelasnya.

Bekasi Ajukan Dana Rp250 Miliar ke DKI

WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi mendatangi Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, kemarin. Ia mengajukan proposal sebesar Rp250 miliar sebagai dukungan terhadap Ibu Kota.

Dana tersebut akan digunakan Rahmat Effendi untuk perbaikan jalan di perbatasan, pengelolaan tata ruang, dan pembangunan sodetan kali ke Kanal Banjir Timur. Selain itu, ia meminta hibah truk sampah bekas dari Pemprov DKI untuk Pemkot Bekasi. Kedatangan Rahmat ke Balai Kota DKI menindaklanjuti undangan Ahok sebelumnya pada 17 September 2014 dengan beberapa kepala daerah Bodetabek.

KOTA BEKASI Pabrik Minyak Goreng Ludes Terbakar

KEBAKARAN hebat menghanguskan be lasan gudang pabrik kebutuhan rumah tangga PT Bina Karya Prima di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

Kebakaran yang diduga akibat percikan api las pada pembangunan gudang baru di sekitar pabrik sulit dipadamkan karena isi gudang mudah terbakar. PT Bina Karya Prima antara lain memproduksi minyak goreng Tropical, margarin Forvita, sabun Shinzhui, dan kosmetik.

Bahkan, kepulan asap hitam akibat kebakaran yang membumbung tinggi terlihat dari Kecamatan Bekasi Timur yang berjarak sekitar 15 kilometer dari lokasi.

Jembatan Ampera Hiasi Mal di Bekasi

JEMBATAN yang bagian tengahnya bisa dinaik turunkan saat kapal akan melintas, layaknya jembatan di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatra Selatan, `berpindah' tempat ke Bekasi, Jawa Barat. Namun, di bawahnya bukan aliran sungai, melainkan deretan rumah tradisional khas Bumi Kerajaan Sriwijaya yang tengah dipadati ratusan pengunjung.

Jembatan sepanjang 41 meter dan tinggi 10 meter yang ada di halaman parkir barat The Downtown Walk Summarecon Mall Bekasi itu memang hanya jembatan tiruan. Kehadiran replika Jembatan Ampera yang terbuat dari kayu dan tripleks tersebut melengkapi dekorasi arena Festival Kuliner Bekasi (FKB) yang digelar PT Summarecon Agung Tbk.

Tarif Commuter Line Naik, Warga Resah

Wacana penaikan tarif angkutan massal commuter line meresahkan warga Bekasi. Padahal, setiap hari setidaknya ada 28 ribu penumpang yang memanfaatkan angkutan favorit itu. WARGA Bekasi yang merupakan peng guna setia KA commuter Jabodetabek atau sering disebut dengan KRL commuter line resah dengan wacana penaikan tarif yang akan diberlakukan PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (KCJ). Sebelumnya PT KJC pada 15 Oktober berencana menaikkan tarif dari semula Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk lima stasiun pertama. Selebihnya, tarif akan mengalami pertambahan Rp1.000 dari semula Rp500 per stasiun. Penaikan tarif itu dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kepada penumpang.

Pembangunan Jembatan Penghubung Dikebut

PEMERINTAH Kota Bekasi mempercepat pembangunan jembatan penghubung menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi dengan target selesai akhir tahun ini.Jembatan itu nantinya jadi akses langsung dan mudah menuju RSUD Kota Bekasi.

Sesuai rancangan, jembatan itu dibangun sepanjang 45 meter dengan badan jembatan selebar sekitar 7 meter. Pemkot Bekasi juga menganggarkan Rp10 miliar dari APBD Kota Bekasi 2014 untuk pengerjaannya.

Revitalisasi MPV ala Mitsubishi

SEBAGAI tempat berkumpul hampir seluruh pabrikan yang bermain di pasar otomotif Indonesia, amat wajar jika di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) selalu muncul bocoran soal produk masa depan yang sedang disiapkan.

Tidak sekadar model-model mobil satudua tahun yang akan datang. Yang bakal terlihat batang hidungnya tiga tahun dari sekarang pun telah terbuka tabirnya sedikit demi sedikit.

Seperti Mitsubishi, yang membeberkan sedikit detail tentang model low multi purpose vehicle (LMPV) mereka. Padahal, LMPV tersebut saat ini masih dalam tahap pengembangan.

KOTA BEKASI Beli 50 Mobil Baru Dianggap tidak Boros

PEMERINTAH Kota Bekasi akan membeli 50 mobil baru untuk anggota DPRD periode 2014-2014. Wali Kota Rahmat Effendi mengklaim pembelian mobil baru itu bukan pemborosan, melainkan untuk meningkatkan sarana kerja dan produktivitas kunjungan.
“Masak baru dilantik dikasih mobil bekas? Nanti (anggota baru DPRD) enggak semangat kerjanya,“ kata dia kepada Media Indonesia, kemarin, ketika ditanya mengapa tidak menggunakan mobil dinas anggota DPRD sebelumnya.

Menurutnya, mobil bekas yang dikembalikan anggota DPRD sebelumnya akan dipakai untuk keperluan lain.Sebab, masih banyak satuan kerja pangkat daerah (SKPD) di Bekasi yang membutuhkan kendaraan operasional. “Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Kota Bekasi, unit pelaksana teknik daerah (UPPTD), dan puskesmas juga masih membutuhkan kendaraan operasional sebagai kendaraan dinas. Nanti akan kita hibahkan ke sektor-sektor tersebut,“ ungkapnya.

Ia juga menampik pembelian mobil dinas untuk ang gota DPRD Kota Bekasi yang dilantik pada 11 Agustus lalu itu sebagai pemborosan. Ia berkilah akan meratakan sesuai output yang direncanakan sehingga mobil bekas yang dikembalikan mantan anggota DPRD tidak mubazir.
Atas rencana itu, anggota DPRD dari Fraksi Golkar Roni Hermawan menolak pemberian mobil dinas baru. Menurutnya, hal itu merupakan pemborosan anggaran. Ia menyebutkan anggaran untuk pembelian mobil baru diperkirakan mencapai Rp30 miliar, dengan estimasi harga satu unit mobil Rp600 juta.

“Mending anggarannya dipakai untuk peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah, beli alat pengolahan sampah, perbaikan jalan rusak, dan dialokasikan ke sektor pendidikan. Itu lebih prioritas,“ ujarnya.
Roni menyebutkan, anggota DPRD priode lama mayoritas menggunakan mobil dinas jenis Toyota Camry, Alphard, Innova, Misubishi Pajero, dan Daihatsu Terios. Mobil-mobil itu masih bisa digunakan 10 tahun lagi. (Gan/J-4) Media Indonesia, 25/08/2014, halaman 8

Terpaksa Gunakan Bus Kota

Warga Bekasi bagian timur dan sekitarnya kesulitan untuk mencapai stasiun dan menghabiskan biaya lebih banyak lantaran harus berpindah angkutan kota. WAKTU menunjukkan pukul 05.30 WIB, saat aktivitas para pekerja asal Bekasi tujuan Jakarta menunggu angkutan umum tengah dimulai. Bus kota berbagai jurusan sudah memadati pintu Tol Bekasi Timur. Mulai bus trayek BekasiPasar Senen, Bekasi-Tanah Abang, Bekasi-Blok M, Bekasi-Grogol, Bekasi-Lebak Bulus, sampai pada jurusan terjauh seperti Merak dan Bandung ada di sana.

Tiba-tiba sekerumunan calon penumpang berlarian mengejar bus Mayasari Bhakti P 09 jurusan BekasiSenen. Dalam sekejap, bus tersebut telah penuh sesak. “Saya buru-buru, tidak peduli penuh atau tidak, yang penting saya dapat bus paling awal,” tutur Amin, pegawai perusahaan swasta di Jakarta, Rabu (2/7). Bagi Amin, berdiri berdesakan di dalam bus kota merupakan rutinitas pagi yang harus dilakukannya. Lelah, berdesakan, tidak nyaman, dan harus berkeringat tidak dihiraukan demi sampai ke kantor tepat waktu. Dia mengaku pernah berniat untuk beralih ke kereta rel listrik (KRL). Menurut informasi yang ia dapatkan, menggunakan KRL akan lebih efi sien dari sisi waktu dan biaya perjalanan.

Namun, bagi warga Bekasi bagian timur dan sekitarnya, mereka kesulitan untuk mencapai stasiun. Letak Stasiun Bekasi Kota dinilai jauh dari Bekasi bagian timur dan menghabiskan biaya lebih banyak lantaran harus berpindah angkutan kota beberapa kali. Sulit dijangkau Bagi warga Bekasi bagian timur, bukan hanya stasiun yang sulit dijangkau. Kehadiran bus Trans-Jakarta di Kota Bekasi juga belum bisa mereka rasakan lantaran halte bus yang nyaman tersebut juga jauh dari permukiman mereka. “Letak halte di Perumahan Harapan Indah.

Itu hampir berbatasan dengan Jakarta Timur, jauh. Lebih baik saya naik bus dari pintu Tol Bekasi Timur,“ ujar Amin. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Sopandi Budiman menjelaskan trakyek angkutan umum yang beroperasi di Kota Bekasi saat ini telah melalui pembahasan berbagai pihak, termasuk Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda). “Jadi tidak bisa asal ubah trayek karena Dishub harus mengadakan rapat dengan pemerintah daerah dan Organda,“ ujarnya saat dimintai konfirmasi tentang keluhan warga Bekasi bagian timur. (Gan/J-4) - Media Indonesia, 7 Juli 2014, Halaman 6

Tidak Ada Kuota Tambahan

Truk, bus wisata, dan taksi mewah akan dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. "Pengurangan noozle bisa dimulai di wilayah Jakarta Pusat dan selanjutnya meluas ke kota-kota lain.'' Andy N Sommeng Kepala BPH Migas. PEMERINTAH menegaskan tidak akan ada kuota tambahan kendati konsumsi BBM ber subsidi berisiko melampaui pagu 46 juta kiloliter (kl).

Sesuai ketetapan dalam APBN Perubahan 2014, pagu BBM bersubsidi dipangkas 2 juta kl dari semula 48 juta kl. Pemangkasan itu disertai penghapusan mekanisme penambahan volume yang dulu dimungkinkan dengan berkonsultasi dengan komisi energi DPR telah ditiadakan.

Artinya, pemerintah mendatang tidak bisa mengutak-atik volume kuota BBM bersubsidi 2014.
“Volume BBM sekarang dikunci di 46 juta (kiloliter), enggak bisa lagi ditambah,“ tutur Menteri Keuangan Chatib Basri seusai salat Jumat di Kantor Bank Indonesia, kemarin.

Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (3/7), PT Pertamina memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa melampaui kuota, dengan mencapai 47,621 juta kl. Hal itu lantaran tren menguatnya konsumsi BBM bersubsidi premium seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Kenaikan konsumsi premium tahun ini ditaksir kurang lebih 3,2 juta dari realisasi 29 juta kl di 2013 (Media Indonesia, 4/7).

“Kalau dia (Pertamina) bilang 47 (juta kl), berarti enggak ada BBM. Pokoknya harus 46 (juta kl), enggak bisa enggak. Sampai akhir tahun harus segitu,“ tegas Chatib. Hal senada juga dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Ia tidak menyangkal adanya kebutuhan BBM yang terus menanjak. “Ya, pastilah karena kamu beli motor terus, tapi kita usahakan jangan (meningkat). Sekarang kan baru Juli ya, kita usahakan,“ ucapnya saat ditanya para wartawan di Kantor BI.

Pemerintah, kata Jero, akan mengantisipasi lewat pengetatan aturan. Belum jelas pengetatan seperti apa yang ia maksudkan. Sejak tahun lalu pemerintah sudah melarang kendaraan pelat merah untuk mengonsumsi BBM bersubsidi. Demikian juga kendaraan untuk pertambangan, perkebunan, serta perhutanan. Antisipasi lain, ujar Jero, ialah dengan mengurangi kebutuhan BBM untuk pembangkit listrik. Ia meminta PLN menyegerakan diversifikasi energi pembangkit-pembangkitnya ke gas, batu bara, atau energi baru dan terbarukan.

“Pertamina juga, kalau bilang jebol, ya cepat dibikin SPBG-nya, dipertegas ya, bikin,“ imbuh Jero.
Kurangi noozle Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy N Sommeng mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota.
Menurutnya, upaya yang dilakukan antara lain pengurangan ukuran mulut keran (nozzle) BBM subsidi di SPBU kota-kota besar. Langkah lainnya ialah pembatasan kendaraan truk dan bus wisata tidak memakai solar subsidi, serta taksi mewah tidak memakai premium bersubsidi.

“Pengurangan nozzle bisa dimulai di wilayah Jakarta Pusat dan selanjutnya meluas ke kota-kota lain,“ ujar Andy di Kementerian ESDM, kemarin. Untuk itu, lanjutnya, BPH Migas akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI.

Berdasarkan catatan BPH Migas, konsumsi BBM subsidi sampai semester pertama 2014 sudah mencapai 52% dari kuota 46 juta kl. (Ant/E-2) Media Indonesia, 5 Juli 2014, Halaman 15